Layanan Pengaduan Masyarakat

Warga Kaligangsa kini dapat menyampaikan pengaduan secara online melalui Google Form, pengaduan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor kelurahan.

Ketik tautan berikut untuk menyampaikan pengaduan anda : bit.ly/SAPAGANGSA

Syarat Pengajuan SKTM

Panduan Lengkap: Syarat dan Cara Pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan dokumen penting yang diterbitkan oleh pemerintah desa atau kelurahan untuk keluarga prasejahtera. Dokumen ini berfungsi sebagai keringanan biaya di berbagai sektor, mulai dari pelayanan kesehatan, bantuan pendidikan (beasiswa/KIP), hingga pengajuan bantuan sosial lainnya.

Bagi Anda yang berencana mengajukan dokumen ini, berikut adalah persyaratan lengkap dan panduan prosedurnya agar proses pengurusan berjalan lancar.

Persyaratan Pelayanan SKTM

Sebelum datang ke kantor desa atau kelurahan, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen-dokumen wajib berikut:

  • Fotokopi KTP Pemohon: Kartu identitas resmi pemohon yang masih berlaku.
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK): Dokumen penunjang untuk melihat susunan anggota keluarga.
  • Surat Pengantar dari RT/RW: Dokumen awal dari lingkungan setempat
  • Kesesuaian Domisili: Pemohon wajib berdomisili secara sah di wilayah kelurahan/desa tempat mengajukan SKTM.

Alur Prosedur Pengajuan

Secara umum, proses pengurusan SKTM mengikuti langkah-langkah berikut:

  1. Meminta Surat Pengantar: Datangi Ketua RT dan RW setempat untuk meminta surat pengantar pembuatan SKTM.
  2. Mengunjungi Kantor Kelurahan/Desa: Bawa semua berkas persyaratan ke kantor kelurahan/desa pada jam kerja.
  3. Penerbitan SKTM: Jika berkas dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, pejabat berwenang (Lurah/Kepala Desa) akan menandatangani SKTM Anda.

 

Jenis-jenis Pelayanan

Berikut beberapa jenis pelayanan yang dapat diberikan di Kantor Kelurahan Kaligangsa

  1. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kelurahan membantu masyarakat dalam proses administrasi kependudukan, terutama dalam hal verifikasi dan penerbitan dokumen pengantar yang diperlukan untuk mendapatkan dokumen kependudukan.

Beberapa pelayanan yang dapat diberikan meliputi:

  • Surat keterangan pindah datang maupun pindah keluar.
  • Surat keterangan domisili sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
  • Surat keterangan terkait kelahiran dan kematian sebagai bagian dari proses administrasi kependudukan.
  1. Pelayanan Surat Keterangan

Kelurahan juga memberikan pelayanan berbagai surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, sosial, maupun keperluan administrasi lainnya.

Jenis surat keterangan antara lain:

  • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
  • Surat keterangan belum menikah.
  • Surat keterangan kelahiran dan kematian.
  • Surat keterangan lainnya sesuai dengan kewenangan kelurahan.
  1. Pelayanan Administrasi Pernikahan dan Kemasyarakatan

Dalam urusan administrasi pernikahan dan kegiatan kemasyarakatan, kelurahan dapat membantu masyarakat melalui penerbitan atau pengesahan dokumen sesuai kewenangan.

Pelayanan tersebut antara lain:

  • Surat pengantar atau administrasi pernikahan.
  • Pengantar dokumen N1–N4 sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Surat keterangan atau administrasi waris.
  • Surat pengantar PM1 untuk berbagai keperluan administrasi.
  • Surat rekomendasi atau pengantar kegiatan masyarakat.
  1. Pelayanan Pertanahan

Dalam bidang pertanahan, kelurahan berperan membantu masyarakat dalam proses administrasi yang berkaitan dengan tanah di wilayah kelurahan.

Pelayanan dapat meliputi:

  • Surat keterangan atau riwayat tanah sesuai kewenangan.
  • Pengantar administrasi pertanahan.
  • Fasilitasi administrasi terkait kepemilikan atau penguasaan tanah.
  • Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan di tingkat kelurahan sesuai kewenangan.
  1. Pelayanan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan turut berperan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program sosial.

Kegiatan yang dapat difasilitasi antara lain:

  • Fasilitasi pengusulan dan pemutakhiran data kesejahteraan sosial.
  • Fasilitasi pengajuan atau penyampaian aspirasi terkait bantuan sosial.
  • Kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  • Pembinaan kegiatan perempuan, pemuda, dan kelompok masyarakat.
  • Dukungan terhadap kegiatan Posyandu dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
  1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Kelurahan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, aspirasi, saran, dan masukan terkait pelayanan maupun kondisi lingkungan.

Pengaduan dapat berkaitan dengan:

  • Permasalahan lingkungan dan fasilitas umum.
  • Persoalan sosial dan kemasyarakatan.
  • Gangguan ketenteraman dan ketertiban lingkungan.
  • Permasalahan antarwarga yang memerlukan fasilitasi.
  • Saran dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik.

Standar Pelayanan Kelurahan

 

Secara umum, pelayanan publik di tingkat kelurahan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip pelayanan yang mudah, cepat, transparan, tertib, dan tanpa dipungut biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelurahan menjadi salah satu unit pelayanan pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan administrasi dan pelayanan sosial kemasyarakatan.

Biaya Pelayanan

Pelayanan administrasi dasar yang diberikan oleh kelurahan tidak dipungut biaya atau GRATIS (Rp0,-) sepanjang pelayanan tersebut memang menjadi kewenangan kelurahan dan tidak terdapat ketentuan biaya resmi dari instansi lain.

Masyarakat diimbau untuk tidak memberikan imbalan kepada petugas di luar ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan adanya permintaan biaya yang tidak sesuai dengan aturan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan yang tersedia.

Waktu Pelayanan

Pelayanan administrasi masyarakat dilaksanakan pada jam kerja kantor kelurahan. Secara umum:

  • Senin–Kamis: 07.30–16.30 WIB
  • Jumat: 07.30–14.30 WIB

Jam pelayanan dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah, termasuk pada periode Ramadan atau kondisi khusus lainnya.

Dengan adanya pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, ramah, dan bebas biaya, Kelurahan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat. Warga diharapkan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan agar proses pelayanan dapat berjalan dengan tertib dan efisien.